Dalam kancah kekinian, ruang publik
merupakan arena kontestasi beragam pihak. Para scholar ilmu sosial menyebutnya
menjadi ring tanding kelompok religius, pengusaha, elite politik, dan kelompok
intelektual berdasarkan kapital, habitus, dan ranahnya masing-masing.
Singkatnya, diibaratkan arena tarung, di ruang publik semua pihak memiliki
kesempatan merepresentasikan eksistensinya berdasarkan kepentingan kelas
sosialnya. Ditambah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, ruang publik
tersedot juga sampai ke ruang maya. Sama halnya ruang publik real, ruang publik
maya jauh lebih ingar bingar dikarenakan sifatnya yang cair, fleksibel, dan
cepat.
Ke depan, ruang publik sebagai ruang sosial
akan diramaikan dengan berbagai representasi kehadiran. Lantaran telah masuk
tahun politik, potongan tayangan, foto, flyer, atau bahkan cuplikan para elite
politik akan makin marak berkelindan dengan sejumlah informasi sehari-hari.
Nuansa politik makin ke sini makin terasa. Baik ruang publik real maupun maya,
diisi dengan beragam informasi grafis, simbolik, ataupun statistik memanfaatkan
bahasa dan tanda dalam rangka merebut simpati publik. Perkawinan antara demokrasi
digital, pasar, dan politik semakin intens dan eksesif. Pertautan ketiganya tidak main-main, sampai
membuat batas-batas kebenaran dan keontentikan di ranah publik, tempat semua
partisipan berkecimpung, kian kabur.
Rasionalitas publik terancam
Di mana-mana setiap kontestasi politik
ditandai dengan kemunculan social group. Demi mencapai tujuannya, yakni meraih
simpati dan jaringan suara, kelompok-kelompok sosial dibentuk berdasarkan
beragam variabel. Tiba-tiba di tempat-tempat umum terjadi pertemuan-pertemuan
khusus. Di warung kopi, sekretariat, atau alun-alun kota, bermunculan kelompok
kepentingan. Semuanya tumpah ruah mengkonsolidasikan diri demi mengusung
kemenangan politik.
Sementara di aras maya, Anda tanpa
diduga-duga sudah terjaring masuk di grup rumpun keluarga, ikatan alumni,
kelompok profesi, atau bahkan tim pemenangan. Tanpa disepakati seseorang telah
mengikutkan Anda ke dalam beragam arena perkumpulan. Dengan keadaan semacam
ini, sebagai seorang individu, mau tidak mau membuat diri kita tidak bisa lepas
dari unsur-unsur ruang publik semacam itu.
Tapi, keberadaan kelompok sosial tidak
menjamin akan membuat ruang publik menjadi ideal. Dalam hal ini, ruang publik
sebagai wahana pertukaran informasi, keterlibatan warga, dan ruang demokratis,
akan terancam apabila kegiatan yang berbau politik masih mengedepankan semangat
kesukuan, kepentingan sempit sektoral, dan politik hitam. Tiga hal ini telah
lama menjadi lumrah dikarenakan rasionalitas yang menjadi elemen penting dalam
komunikasi politik tidak dikedepankan. Ditambah hoaks masih menjadi momok sehari-hari
yang bercampur dalam kegiatan komunikasi warga.
Perlu diingat, kegiatan politik sebenarnya
dilakukan untuk menjunjung kebaikan bersama, yakni menciptakan tatanan
masyarakat demokratis, sejahtera, dan adil. Para ilmuwan politik dalam hal ini
memberikan prasyarat agar politik dapat berjalan dengan baik, yaitu kehadiran
nalar publik. Nalar publik, singkatnya merupakan kemampuan bergagasan yang
mengedepankan konsensus publik berdasarkan asas inklusifitas, demokratis, dan
adil. Dalam hal ini rasionalitas publik akan terancam jika dalam memanfaatkan
ruang publik pihak yang terlibat di dalamnya lebih mengedepankan ego pribadi,
kelompok, atau kelas sosialnya. Dengan kata lain, jika keadaan ini terjadi maka
tidak lama lagi ruang publik akan mengalami privatisasi, komersialisasi, dan
depolitisasi.
Melemahnya warga negara
Kekuatan ruang publik ada pada keterlibatan
warga dalam menentukan opini publik, yang kemudian akan melahirkan aksi
kolektif. Dalam rangka ini, warga menjadi penilik yang cermat memanfaatkan
ruang publik sebagai ruang antara. Sebagai ruang antara, ruang publik mesti
menjadi sarana pertemuan antara kepentingan warga dengan kebijakan pemerintah.
Apabila partisipasi warga dalam ruang publik melemah, maka akan menjerumuskan
kehidupan masyarakat kepada titik parstipatif sebagai konsumen belaka. Warga
akan dikangkangi kepentingan komersial pasar, dibenturkan kepentingan elite
pejabat, atau akan mudah digiring kepada kebenaran-kebenaran semu.
Dari kacamata yang lebih kritis, dalam
ekosistem seperti itu, hanya ada dua pihak yang lebih dominan mendapatkan
perhatian, yaitu kelompok pemodal, dan elite politik. Hanya aspirasi kedua
pihak ini sajalah, bahkan ruang publik diberadakan. Sementara kelompok sosial
yang lemah secara ekonomi dan politik, tidak akan mendapatkan tempat dalam arus
wacana, pengambilan, dan penentuan
kebijakan publik.
Berkebalikan dengan keadaan di atas,
partisipasi publik akan mendorong terciptanya kontrol sosial dan kritik sosial.
Terlebih jika itu diisi oleh kelompok masyarakat yang mewakili lapisan akar
rumput. Dengan kemunculan kelompok penyeimbang seperti ini akan membuat ruang
publik lebih steril dibandingkan jika wacana dominan lebih ditentukan oleh dua
pihak sebelumnya.
Selama ini, baik real atau maya, ruang
publik lebih banyak diisi oleh riuh rendah komiditi pasar dan suara tinggi
semboyan politik tanpa kehadiran suara kritis warga. Akibat melemahnya suara
kritis warga, ruang publik seperti selama ini terjadi akan mengalami pembajakan
alih-alih menjadi arena edukasi masyarakat. Oleh karena itu, akan sangat
penting jika ruang publik disadari oleh kelompok-kelompok akar rumput untuk
menjadikannya sebagai arena kepentingan warga publik.
Suara kolektif
Telah dinyatakan sebelumnya, ruang publik
adalah ruang antara, yaitu medium tengah yang mempertemukan beragam pihak
dengan pemerintah. Karena sifatnya yang demikian, sebenarnya ruang publik
merupakan ruang negosiasi untuk meredam komodifikasi dan depolitisasi yang
membuat pihak-pihak di dalamnya mengalami kekalahan oleh kelompok pemodal dan
elite politik. Selama ini kenyataannya ruang publik kita tumbuh dan berkembang
tanpa berpihak kepada kepentingan publik yang asalnya dari suara kolektif
masyarakat. Salah satu sebab yang membuat itu terjadi karena tidak ada wacana
bersama yang ditopang intelektual, tokoh, dan organisasi masyarakat yang
betul-betul mewakili keresahan dan harapan publik. Karena kekosongan
inilah, selama ini ruang publik kita
lebih mengarah kepada kepentingan ekonomi pasar dan elite kekuasaan.
Telah terbit di Tribun Timur, 18 Januari
2023